Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial. Ekonomi adalah salah satu dari penyebab timbulnya urbanisasi ini. Karena faktor ekonomi adalah hal utama yang mendorong orang-orang di desa untuk mengadu nasib di kota. Semakin padatnya penduduk di suatu kota juga mendorong pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakatnya. Di antara kebutuhan itu adalah infrastruktur dan prasarana sarana umum. Dimana untuk penyediaannya membutuhkan berbagai macam sumber instrumen pembiayaan.

Pembiayaan pembangunan di perkotaan semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak antara lain karena : pertama, jumlah penduduk akibat pengaruh proses urbanisasi semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun; kedua, kemampuan keuangan pemerintah daerah cenderung masih terbatas dan masih sangat bergantung kepada pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Padahal potensi ekonomi dan keuangan di kawasan perkotaan pada dasarnya memadai, sehingga dicetuskan sebagai sebuah daerah yang otonom.

Sehingga pada prinsipnya, terdapat sumber-sumber pembiayaan untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah Kota, yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana sehingga dapat membantu meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kota.

Beberapa peluang dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya berkaitan dengan mobilisasi sumber penerimaan yang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah umumnya masih bersifat konvensional (tradisional), seperti misalnya pajak, retribusi dan pinjaman. Namun pada kenyataannya, di luar sumber-sumber yang bersifat konvensional tersebut masih banyak jenis sumber-sumber lainnya yang bersifat non-konvensional (non-tradisional), yang sebenarnya berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu inovasi instrumen pembiayaan pembangunan yang diharapkan dapat mengurangi dampak dari urbanisasi yang semakin bertambahnya tahun semakin memperparah keadaan perekonomian perkotaan di berbagai kota di Indonesia.

II. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Perkotaan

Di luar sumber-sumber yang bersifat konvensional tersebut masih banyak jenis sumber-sumber lainnya yang bersifat non-konvensional (non-tradisional), yang sebenarnya berpotensi tinggi untuk dikembangkan, seperti misalnya betterment levies, development impact fees, excess condemnation, obligasi, concession, dan sebagainya.

Secara umum tipologi instrumen keuangan bagi pembangunan perkotaan diperoleh dari 3 (tiga) sumber, pertama, Pemerintah (public); kedua, Swasta (private); dan ketiga, Gabungan antara pemerintah dan swasta. Terlepas dari beberapa hal konvensional di atas ada baiknya mengkolaborasikan antara kebijakan pembiayaan antara yang ada di dalam negri dan di luar negri, selain juga dapat sebagai evaluasi bagi pembiayaan perkotaan di Indonesia. Singapura salah satu contohnya yang berhasil di dalam pembiayaan perkotaanya. Berbagai macam metode yang digunakan Singapura di dalam pembiayaan kota diantaranya:

1. Pembiayaan Pembangunan dari Pendapatan (pay-as-you-go).

Dengan metode ini Pemerintah Kota Singapura membiayai pengeluaran untuk penyediaan pelayanan sosial dan infrastruktur bagi masyarakat dengan pendapatan yang dimiliki pada saat ini. Sumber dana yang tersedia berasal dari pajak, penerimaan Badan usaha Milik Negara dan retribusi.

Pajak misalnya, diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Pada periode post-recession misalnya, perubahan kebijakan anggaran terutama diupayakan untuk mendorong investasi sehingga menguntungkan bisnis. Hal ini dituangkan dalam bentuk insentif program investasi luar negeri, yang dikelola oleh Badan Pembangunan Ekonomi (Economic Development Board), yang memungkinkan penghapusan pajak untuk menghindari kerugian pada investasi dari luar negeri yang telah disetujui. Konsesi lain adalah seperti penangguhan pajak pada utilitas dan potongan pajak 50% pada properti yang berlaku untuk melawan kemerosotan ekonomi. Dengan demikian penerimaan pajak, walaupun jumlah yang diterima mengalami fluktuasi, namun secara umum dipandang menguntungkan dan berpihak kepada investor sehingga iklim investasi menjadi kondusif. Perpajakan juga sering digunakan untuk mencapai atau menguatkan tujuan sosial seperti pengendalian populasi. Sampai 1984 pemerintah mendorong membatasi keluarga untuk dua anak dengan biaya medis yang lebih tinggi dan biaya pendidikan tambahan bagi keluarga banyak anak.

Sumber pembiayaan lain dari pendapatan adalah penerimaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN Singapura ini tumbuh sebagai bentuk anak perusahaan dari Singapura Development Board untuk menambah fleksibilitas untuk operasi mereka sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 1986 Singapore Broadcasting Corporation membentuk anak perusahaan untuk menghasilkan iklan dengan biaya murah. Dalam hal ini, Pemerintah Singapura berupaya memasuki area lain ekonomi yang dianggap tepat, mengerahkan kepemimpinan, mengambil asumsi risiko, dan tidak ragu-ragu untuk menarik dukungan atau menutup perusahaan yang tidak menguntungkan.

Sejumlah negara dan perusahaan kuasi-negara baik secara langsung atau pun tidak langsung diciptakan oleh departemen atau, lebih sering, diselenggarakan di bawah kendali Lembaga Pemerintah seperti Perusahaan holding (Temasek Holdings (Private) Limited, MND Holdings, dan Sheng-Li Holding Company), yang menyediakan berbagai barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Selain perusahaan murni milik Pemerintah, juga Perusahaan patungan antara pemerintah dengan mitra swasta dari dalam negeri dan asing, yang menghasilkan beberapa produk industri, termasuk baja dan gula halus. Selain itu, National Trades Union Congress (NTUC), yang erat hubungannya dengan pemerintah, juga menjalankan bisnis koperasi, termasuk supermarket, layanan taksi, dan biro perjalanan.

Perusahaan-perusahaan kolektif tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dari segi penerimaan dan penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 1983 sekitar 450 perusahaan tersebut, termasuk anak perusahaan dari papan-undangan, mempekerjakan hingga 58.000 pekerja, atau 5 persen dari angkatan kerja.

Pembiayaan dari sektor pendapatan ini pada umumnya diperuntukan bagi pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan dan prasarana umum masyarakat., seperti sekolah dasar dan rumah sakit negara.

2. Pembiayaan Pembangunan dari Pinjaman jangka panjang.

Pinjaman jangka panjang merupakan metode pembiayaan yang dana diperoleh dari pinjaman dari Pemerintah Pusat atau lembaga donor, bank komersial atau penerbitan surat hutang (obligasi) yang idealnya berumur sama dengan umur fasilitas. Di Singapura keputusan untuk melakukan pinjaman jangka panjang ini diambil oleh Economic Development Board of Singapore, sebagaimana tujuan pendirian institusi ini yaitu mempromosikan investasi industri, mengembangkan dan mengelola kawasan industri, dan menyediakan menengah dan pembiayaan industri jangka panjang. Namun, fungsi yang terakhir telah diambil alih pada tahun 1968 oleh Singapore Development Bank, hingga sekarang. Pembiayaan dari sektor pinjaman jangka panjang ini pada umumnya diperuntukan bagi pengembangan utilitas umum, seperti layanan air minum, pembangkit listrik dan jaringan pipa gas.

Pembiayaan pembangunan untuk jaringan air bersih diawali karena pada tahun-tahun awal, Kota Singapura masih sangat bergantung pada keberadaan sumur air untuk pasokan air sehari-hari. Kemudian pada pertengahan abad kesembilan belas, sumur yang ada sudah tidak memadai untuk memasok kebutuhan air akibat booming-nya pelabuhan laut dan kapal-kapal yang berlabuh disana, sehingga serangkaian proyek waduk dan saluran air mulai dikembangkan oleh Pemerintah. Sehingga pada akhir 1980-an, sistem pasokan air di Kota Singapura telah tersedia dari delapan belas waduk air baku, dua belas waduk layanan, sebelas bendungan, dan sekitar 4.000 kilometer jaringan pipa.

Prasarana listrik juga tersedia melalui metode pinjaman jangka panjang. Dalam hal ini akibat meningkatnya permintaan dari 39.613 kilowatt-jam pada tahun 1906 menjadi sekitar 13.000 juta kilowatt-jam pada tahun 1988, dibangunlah pembangkit listrik pertama pada tahun 1926 yang memiliki kapasitas dua megawatt. Pada tahun 1988 listrik dihasilkan di empat pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang total pembangkit 3.371 megawatt. Dari stasiun, listrik didistribusikan ke konsumen melalui lebih dari 4.900 gardu dan jaringan lebih dari 23.000 kilometer kabel utama. Untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, tahap kedua pinjaman jangka panjang diputuskan untuk Pulau Seraya Power Station, stasiun pembangkit listrik pertama yang berlokasi di sebuah pulau lepas pantai. Pembangunan instalasi pembangkit listrik Tahap II, memiliki kapasitas pembangkit 750 megawatt.

Prasarana ketiga yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang adalah energi. Ketiadaan sumber energi fosil seperti minyak, mendorong Pemerintah kota Singapura untuk mengembangkan penyediaan energinya dari gas, dengan menggunakan batubara sebagai bahan baku. Pada akhir 1980-an, gas dibuat dari nafta, bahan bakar bebas polusi. Gas dialirkan ke konsumen melalui sekitar 1.800 kilometer jaringan pipa gas yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang.

3. Pembiayaan Pembangunan dari Forced Savings and Capital Formation

Selain memperoleh pembiayaan pembangunan dari pendapatan dan pinjaman jangka panjang, Pemerintah Kota Singapura juga memiliki satu metode pembiayaan yang khusus dalam bentuk Forced Savings and Capital Formation atau umum disebut dana tabungan. Dana tabungan ini digunakan untuk proyek-proyek pembangunan seperti misalnya perumahan bagi masyarakat. Dana tabungan ini diperoleh dari iuran wajib Central Provident Fund, serta simpanan sukarela di Post Office Savings Bank.

Central Provident Fund didirikan pada 1955 sebagai tabungan wajib nasional jaminan sosial rencana untuk menjamin keamanan finansial dari semua pekerja baik yang masih maupun yang sudah tidak lagi mampu bekerja. Tingkat kontribusi, yang secara bertahap meningkat sampai 50 persen dari gaji kotor karyawan , diturunkan menjadi 35 persen pada tahun 1986. Pada tahun 1987 tingkat kontribusi jangka panjang yang baru ditetapkan sebesar 40% untuk karyawan di bawah lima puluh lima tahun, 25 persen bagi yang berumur 55-59 tahun, 15% bagi yang berumur 60-64 tahun, dan 10 persen untuk yang berumur diatas enam puluh lima.

Setiap penduduk Singapura atau yang bekerja secara tetap otomatis menjadi anggota Central Provident Fund, meskipun beberapa orang wiraswasta tidak. Keanggotaan tumbuh dari 180,000 di tahun 1955 menjadi 2.080.000 pada tahun 1989. Pada akhir 1988, 2.060.000 anggota Central Provident Fund telah menyimpan S $ 32.500.000.000 untuk kredit yang mereka miliki.

Pada tahun 1989, senilai total S$ 2.776 juta telah ditarik untuk membiayai proyek pembangunan perumahan; sejumlah S$ 9.800.000 telah dibayarkan untuk membiayai Skema Perlindungan Asuransi Pembiayaan Rumah; dan sejumlah S$ 13.700.000 telah ditarik untuk membiayai pembangunan properti nonresidensial.

Meskipun metode pembiayaan ini sebanding dengan program-program jaminan sosial di beberapa negara Barat, konsep Central Provident Fund berbeda, karena berapapun jumlah yang dibayarkan akan dikembalikan dengan bunga. Dengan demikian, pada tingkat individu, Central Provident Fund tidak hanya menjadi tabungan pribadi, namun juga pendukung kemandirian keluarga dan perlindungan keuangan, dengan keuntungan tambahan lewat penjaminan langsung oleh pemerintah. Secara keseluruhan, Central Provident Fund, merupakan tabungan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan di sektor publik, yang juga menjadi mekanisme untuk membatasi konsumsi swasta, sehingga mampu membatasi tingkat inflasi.

Secara umum pembiayaan pembangunan di Kota Singapura berasal dari Pajak, baik personal income tax, sales tax hingga corporate tax. Namun pengelolaan sistem keuangan dalam membiayai program-program infrastruktur juga sangat berhasil, sehingga dengan keunggulan dari lokasi yang strategis serta dukungan infrastruktur, Kota Singapura telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa keuangan bagi Dunia.

III. Kesimpulan

Pertumbuhan masyarakat di kawasan perkotaan, setiap tahunnya terus meningkat yang berimplikasi kepada peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Kota yang bersangkutan. Dengan tingginya kesenjangan antara infrastruktur dan prasarana sarana yang tersedia terhadap kebutuhan masyarakat kota saat ini dan dimasa yang akan datang, menjadikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah menjadi semakin besar biayanya.

Pemenuhan kewajiban tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat setiap Pemerintah Kota masih harus menjaga stabilitas ekonomi dengan baik, agar defisit rencana anggaran tetap terkendali, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kedudukan yang positif, maupun kapasitas pembiayaan yang sehat dan berimbang. Akan tetapi, dengan sumber utama pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi (pajak) sementara pertumbuhan investasi dan produksi neto masih relatif rendah, maka kemampuan ekonomi Pemerintah dalam memenuhi pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana akan jauh dari cukup, mengingat masih ada masalah pengangguran dan kemiskinan yang selalu menjadi dilema di perkotaan.

Dalam mengatasi kebutuhan akan pembiayaan pembangunan tersebut, ada baiknya Pemerintah Kota perlu melihat kembali anatomi ekonomi Kota masing-masing saat ini. Bagaimana perubahan struktural ekonomi yang tengah berlangsung dan implikasinya bagi kebutuhan pembiayaan, agar dapat disusun suatu penguatan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada publik dimasa yang akan datang.

Menimbang masalah pembiayaan di perkotaan, kita juga harus menimbang bagaimana suatu inisiatif dan inovasi akan mampu memberikan perubahan struktural bagi ekonomi perkotaan, terutama di sektor riil dan di sektor keuangan.

Di sektor riil, permasalahan yang dihadapi sektor korporat sejak krisis ekonomi di asian dan dunia selama satu dekake terakhir dan great depression di California, menyebabkan sebagian besar perusahaan mengalami krisis. Padahal perusahan-perusahaan tersebut merupakan komponen terbesar dari struktur ekonomi yang mengandalkan sistem Pay-as-you-go atau penerimaan dari Pajak. Dengan menurunnya kinerja perusahaan, tidak hanya penerimaan pajak yang berkurang, namun Pemerintah pun harus mensubsidi BUMN yang kolaps. Di Singapura, best practice muncul dalam bentuk perlindungan Pemerintah kepada korporasi dalam negeri dan investor asing, yang tujuannya melindungi tingkat investasi dan ekonomi, sehingga jika ekonomi menurun, daya lenting dapat bekerja sehingga perekoniomian akan pulih dengan cepat.

Di sektor keuangan, pembiayaan pembangunan yang baik sebaiknya meminimalkan program pinjaman jangka panjang walau terkesan menguntungkan. Karena sifatnya yang berupa hutang, maka akan ada masalah hutang dalam dan luarnegeri maupun restrukturisasi kredit kepada perbankan dalam negeri. Sehingga pada akhirnya terdapat aset-aset Negara yang harus dijaminkan untuk mendukung pengembalian hutang tersebut. Di Amerika Selatan terdapat sebuah skema pembiayaan pembangunan yang sangat baik, melalui pendirian Banco del Sur (Bank selatan). Lembaga pendanaan ini menyediakan bantuan pembiayaan bagi pembangunan dengan nilai-nilai kesepakatan yang lebih pas bagi kondisi negara-negara berkembang dibandingkan apa yang dipersyaratkan oleh Bank Dunia dan IMF. Ketika Asia dilanda krisis pada 1998, Jepang dan beberapa negara Asia sempat mengusulkan pembentukan sebuah lembaga pendanaan Asia, dalam bentuk Asia Monetary Funds, namun rencana ini gagal karena tidak disetujui oleh Amerika Serikat.

Sistem Pay as you go memang menyediakan pembiayaan pembangunan secara langsung dan bukan pinjaman, namun jumlahnya sangat terbatas, sehingga Pemerintah mau tidak mau harus mempertimbangkan model pembiayaan melalui pinjaman jangka panjang, terutama bagi pembiayaan infrastukrtur yang tidak bernilai ekonomi tinggi, namun dapat mendorong pembangunan di daerah seperti pembangunan jalan.

Namun sekali lagi, pembiayaan pembangunan melalui dana pinjaman tersebut juga berpotensi merusak struktur ekonomi secara keseluruhan, atau menjerat Pemerintah dengan beban hutang yang tinggi. Karena itu ada baiknya setiap pemerintah lebih mengutamakan untuk lebih berinisiatif dan berinovasi untuk mengembangkan skema-sekam pembiayaan yang dapat mengatasi ketergantungannya pada pembiayaan eksternal lewat peningkatan sumberdaya dalam negeri.

Kota Singapura sudah melakukannya, melalui reformasi fiskal, Kota Singapura telah mengatasi dampak krisis ekonomi sekaligus meminimalisasi pinjaman luar negeri. Reformasi ekonomi ini diberlakukannya melalui pemberian pajak efektif bagi warga negaranya, pajak efektif terhadap perusahaan nasional dan trans-nasional, pemberantasan korupsi, pencegahan capital flight serta upaya mengembalikan dana korupsi yang disimpan di luar negeri.

Dalam membangun perkotaan melalui pembiayaan pembangunan yang sehat perlu diupayakan perubahan arah dan paradigma ekonomi mikro dan makro. Baik warga dan Pemerintah harus menyadari bahwa pembiayaan dalam pembangunan perkotaan merupakan tanggung jawab semua warga negara. Semua harus turut berpartisipasi. Misalnya melalui Forced Capital di Singapura, dimana baik Perdana Menteri hingga pekerja konstruksi harus membayar Tabungan Pembangunan dalam jumlah yang sama, walau keduanya dikenakan nilai pajak pendapatan yang berbeda.

Pemerintah pun harus tanggap. Pembiayaan pembangunan harus efektif dan efisien. Pembiayaan pembangunan harus diutamakan untuk pembangunan bukan untuk belanja pegawai. Pemberian subsidi pun harus selektif.

Dengan merumuskan kembali peran lembaga keuangan terkait keterlibatannya dalam perumusan kebijakan ekonomi, melalui good policy and good governance maka pembiayaan pembangunan perkotaan yang efektif, efesien demi keberlanjutan pembangunan di pekotaan akan dapat terwujud.

oleh :

Fadel Muhammad

Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS Surabaya

Penggunaan photoshop di dalam tracing photo sebenarnya tidak dianjurkan, karena sebagian besar fitur photoshop adalah sebagai pengolah gambar raster. Sedangkan fitur-fitur untuk pengolahan vector terdapat pada adobe illustrator dan corel draw. Tetapi karena kendala yang telah disebutkan di atas, maka penulis menggunakan adobe photoshop sebagai pengolah gambar vector.

Yak, inilah poster dari saya yang pernah saya publikasikan dan saya ikutkan di dalam kontes poster di acara Planopolis yang diadakan jurusan Planologi ITS Surabaya. Tema dari poster ini adalah “Kota Hemat Energy” dan saya mengambil judul “Saving the Energy with Mass Transportation”.

Kenapa  mengambil judul itu? itulah pertanyaan yang ditanyakan oleh kebanyakan teman-teman saya. Hua..ha..ha..

Beginilah ceritanya…

Inti dari perencanaan kota yang hemat energi terletak pada 3 konsep utama yakni:

1. Perencanaan yang berbasis tata ruang yang baik khususnya yang berbasiskan ecology

2. Perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang terintegrasi

(kedua konsep di atas sepertinya saling melengkapi aj, he..he..seinget saya sih itu)

3. Perencanaan management transportasi yang kompak.

Yah setelah di pikir-pikir mengambil konsep yang ketiga adalah konsep yang konkrit untuk dibuat judul posternya. Dan dari judul itu saya mengembangkan lagi judulnya menjadi transportasi massa. Dimana dengan terciptanya sistem transportasi massa yang baik akan diperoleh efesiensi pergerakan di dalam kota. Di Indonesia sendiri, kebebasan kepemilikan kendaraan pribadi tidak dibatasi sehingga menyebabkan tidak terkontrolnya jumlah kendaraan yang beredar. Hal ini berdampak pula pada kemacetan di jalan-jalan karena berkurangnya volume jalan yang ada.

]]> http://f4t4l1tystillexist.wordpress.com/2009/05/08/poster-kota-hemat-energy-saving-the-energy-with-mass-transportation/feed/ 1 f4t4l1tystillexist hemat energi poster